PEMDA BUNGO LAGI GALAU..

Galau kata-kata yang sering kita dengar belakangan ini mungkin bisa dilukiskan pada kondisi pemerintah Bungo saat ini.
saya mulai bercerita dari aktifitas saya hari ini, Bangun jam 05.30 saya belum langsung mandi, fikiran saya terarah ke disfenser memanaskan air agar sehabis mandi bisa menikmati kopi... kamar mandi di kontrakan saya cuma tiga langkah dari kamar tidur, sehabis mandi dan aktifitas wajib saya langsung kembali kedepan disfenser untuk menyeduh Cappucino yang saya beli tadi malam,
waktu menunjukkan 07.30 saya mulai berangkat dengan mengendarai sepeda motor saya menuju tempat kerja, sesampai di persimpangan bangunan bawah saya terhenti oleh lampu merah, tiba-tiba dua orang pedagang koran menghampiri lalu menawarkan koran yang berbeda, saya pilih Tribun Jambi karena lebih murah dan beritanya juga komplit, sampai ditempat kerja satu persatu rubrik saya baca dan sampai dirubrik ahir BUNGO REGION, saya kaget melihat berita utamanya tentang "Honorer Sedot Rp. 20 Miliar" saking kagetnya saya bersuara, gile daerahku.. ternyata teman dibelakangku mendengar dan di bilang, memang gua harus bilang wawww gitu..!!
ternyata pertanyaan2 teman diskusi saya selama ini benar adanya, angka 20 M untuk sebuah daerah berkembang seperti Kab. Bungo tentu tidak sedikit, akan banyak sektor pembangunan lain yang terganggu, kenapa..? APBD yang seharusnya tepat sasaran memungkinkan sebuah daerah menjadi maju dan masyarakat sejahtera, tidak untuk Kab. Bungo, sampai saat ini pemerintahan yang dipimpin SZ-MASHURI belum terlihat program-program terobosan yang langsung menyentuh masyarakat, masyarakat Bungo rata-rata berpenghasilan sebagai petani, Karet maupun Kelapa sawit yang bergantung dengan pasar dunia maupun kondisi alam, seperti saat ini, jelas penurunan pendapatan rata-rata masyarakat dikarenakan kondisi alam dan pasar dunia yang tidak menentu..
mungkin langsung saja dengan pokok yang akan saya bahas, PEMDA BUNGO LAGI GALAU,, mungkin masih tanda tanya bagi pembaca, mengapa Pemda Bungo Galau...???
kembali ke berita Tribun Jambi hari ini, angka 20 M angka yang besar untuk beban APBD, disatu sisi pemerintah telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 1500 tenaga honorer, disisi lain carut marutnya birokrasi baik soal pengangkatan tenaga honorer maupun pembagian kerja bagi tenaga honorer sampai saat ini tidaklah efektif dan efisien, menyediakan lapangan pekerjaan memang kewajiban negara (pemerintah) tidak terkecuali tenaga honorer..
tapi ada yang menarik mengenai tenaga honorer di pemerintah Bungo, tidak asing lagi bagi masyarakat bungo, tenaga honorer menjadi impian banyak masyarakat karena berharap akan diangkat menjadi PNS tetap itulah iming-iming yang beredar, masyarakat dibodohi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan masyarakat untuk meraup uang masyarakat menambah pundi kekayaan oknum-oknum baik pejabat di Eksekutif, Legislatif maupun keluarga pejabat, tim sukses Bupati dan lain sebagainya, telah jadi rahasia umum, untuk jadi tenaga honorer di lingkungan pemda Bungo seorang tenaga honorer mesti mengeluarkan uang 15-20 juta kalau ingin masuk ke data bbest honor pemda, praktek ini telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini dan sampai saat ini masih bisa ditemukan, mohon ma'af bagi anda yang saat ini tenaga honorer, saya hanya ingin mengajak berfikir realistis, karena ada oknum yang diuntungkan dibalik semua ini, sementara beban pemda bertambah karena membiayai tenaga honorer.
jika kita melihat, banyak tenaga honorer yang tidak jelas job kerja yang akhirnya ongkang-kaki di kantor samil menunggu waktu pulang, alasan wakil Bupati H. Mashuri dan kepala BKD M. Yusup hanyalah retorika menutup praktek mafia honorer di Kab. Bungo, alasan honorer sebagai penopang roda pemerintahan hanyalah kata-kata pembenaran pemerintah yang kotor, busuk dan tidak memiliki visi jelas..
saya memaklumi kebutuhan tenaga honorer di Kab. Bungo, tapi dengan angka 1500 sebuah angka yang fantastis yang penuh tanda tanya,
1. apakah PNS yang ada tidak mampu, rekrut PNS perlu dipertanyakan lagi
2. apakah pengangkatan honorer proyek Pejabat, Bupati/Wakil Bupati unt menambah pundi kekayaan = 100 honorer x 20 juta = Rp. 2000.000.000
3. atau apakah honorer dijadikan ajang balas jasa Bupati/Wakil bupati untuk tim sukses, keluarga atau koleganya
masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain tentu tidak cukup dibahas dalam tulisan ini..
melihat kondisi terkini, sudah seharusnya Pemerintah Bungo mulai mengefisien tenaga honorer, dan menyediakan lapangan pekerjaan disektor lain.. .
Jambi, 17 Desember 2012

Posted in: